oleh

Bupati Bogor Sampaikan Tiga Raperda Kepada Anggota DPRD Kabupaten Bogor

-Berita, Info Bogor, News-1.172 views

Bogor, Swaradesa.com – Bupati Bogor, Ade Yasin dan Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan, ketahanan pangan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor tahun 2018-2023, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Bogor pada Rabu (15/5).

Dalam sambutan Bupati Bogor mengatakan bahwa masalah pangan merupakan masalah yang strategis dan kursial, karena berhubungan langsung dengan kebutuhan manusia yang paling utama dan harus terjamin pemenuhan sebagai hak dasar yang paling asasi serta merupakan prasyarat mutlak bagi pemenuhan hak-hak dasar lainnya, seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Rapat paripurna Bersama Anggota DPRD Kabupaten Bogor

“Ancaman yang paling serius terhadap ketahanan pangan adalah pertambahan jumlah penduduk yang berimplikasi pada konveksi lahan dan penurunan kualitas lahan pertanian, sehingga diperlukan upaya pengendalian untuk mempertahankan luasan sawah beririgasi dengan mencegah alih fungsi sawah dan pertanian produktif serta meningkatkan upaya pengelolaan untuk mengoptimaknan hasil produksi pertanian.

Ia juga melanjutkan adapun materi pokok yang diatur dalam Raperda tentang penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan antara lain penetapan luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengendalian alih fungsi lahan, intensif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pembiayaan.

Baca Juga  Aksi Pemukulan Terhadap Anggota TNI AU di Medan Johor Berujung Perdamaian, Ini Kesepakatannya

Ade Yasin juga menuturkan masalah lain yang juga masih menjadi persoalan di bidang pangan adalah ketersedian cadangan pangan, baik untuk kebutuhan konsumsi, maupun sebagai bentuk kesiapan dalan menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga.

“Guna menjawab, memecahkan dan menindaklanjuti berbagai permasalahan, hambatan dan tantangan tersebut Raperda tentang ketahanan pangan daerah diajukan dengan materi pokok antara lain perencanaan pangan, ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, konsumsi pangan, keamanan pangan, kesiapsiagaan krisis pangan, label dan iklan pangan, perbaikan gizi masyarakat dan peredaran pangan segar.

Terkait RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menuntut agar daerah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca Juga  Puluhan Ton Sembako dan Pakaian Layak Pakai Siap Diberangkatkan Kodim 1415/Selayar Menuju Koops Bencal Kodam XIV/Hasanuddin di Makasar

“RPJMD juga merupakan Representasi dari pengaturan yang bersifat afirmatif, dimulai dari pemetaan urusan Pemerintahan daerah yang akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya,”katanya.

Disamping itu, menurutnya RPJMD juga merupakan representasi dari pengaturan yang bersifat afirmatif, dimulai dari pemetaan urusan pemerintahan daerah yang akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya

Bupati juga mengungkapkan adapun substansi utama RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 adalah visi yang diusung oleh Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 yakni terwujudnya Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban yang kemudian dijabarkan misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerjanya.

“Muara dari seluruh substansi RPJMD tersebut kemudian tertuang dalam pelaksanaan program prioritas/strategis daerah serta program perangkat daerah yang akan dibahas secara khusus pada pertemuan selanjutnya,”tandasnya. (Andi / Derima / Diskominfo Kab. Bogor)

 

Sumber : Release Diskominfo Kabupaten Bogor, Rabu 15 Mei 2019.

Author: Dipa

Komentar